Puan Bicara Soal Isu Perdagangan di Forum

Default by Willie Rodriquez

Puan Bicara Soal Isu Perdagangan di Forum Internasional MIKTA

Puan Maharani.

Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024). (Foto: Istimewa)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan bahwa isu perdagangan tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Ia menyebut, rivalitas kekuatan besar pun menyebabkan beberapa negara menjalankan kebijakan decoupling, friend-shoring, dan de-risking.

“Kebijakan ini telah menyebabkan timbulnya fragmentasi perdagangan internasional. Perang dan ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina juga mendisrupsi rantai pasok global, termasuk untuk produk pangan dan pertanian, dan pasokan minyak,” ujarnya dalam MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024).

Puan mengungkapkan, berbagai tantangan ekonomi global mulai dari bentuk baru globalisasi tidak terlepas dari perkembangan geopolitik global. Menurutnya, hal itu terjadi karena perubahan pola perdagangan antar-negara hingga desentralisasi perdagangan internasional.

“Perubahan pola perdagangan internasional yang baru ini membuka peluang negara anggota MIKTA untuk lebih meningkatkan arus perdagangannya. Namun semua ini harus dilakukan sejalan dengan aturan pada WTO,” ungkapnya.

“Dari perspektif MIKTA, kita berharap aturan WTO dapat memfasilitasi peningkatan arus perdagangan middle power, seperti MIKTA yang ekonominya masih terus berkembang,” jelas Puan.

Menurutnya, dengan jumlah populasi lebih dari 500 juta orang, kelima negara MIKTA harus mampu berkontribusi positif bagi perekonomian global.

“Sebagai kemitraan lintas kawasan, MIKTA harus menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang pada proses perundingan di WTO. Masing-masing negara MIKTA memiliki potensi ekonomi tersendiri dan dapat saling melengkapi,” ujar Puan.

Kukuhkan Komitmen Bersama

Puan Maharani.

Puan Maharani dalam MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 di Meksiko, Senin (6/5/2024). (Foto: Istimewa)Puan juga menyuarakan perspektif Indonesia yang berharap upaya mencapai tujuan perlindungan lingkungan melalui kebijakan perdagangan harus mempertimbangkan tingkat pembangunan negara yang berbeda-beda.

“Jangan sampai upaya perlindungan lingkungan dijadikan alasan melakukan tindakan proteksionisme perdagangan terselubung,” ujarnya.

“Saya mengajak parlemen anggota MIKTA untuk mengukuhkan komitmen bersama terhadap sistem perdagangan multilateral yang non-diskriminatif, adil, terbuka, dan inklusif,” jelas Puan.

Di sisi lain, Puan mengutarakan perlunya solusi dan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan arus migrasi internasional. Ia menyebut, perlu adanya upaya berbagi beban dan tanggung jawab dengan negara-negara yang paling terkena dampak dari arus migrasi.

“Sebagai kerja sama antar kawasan, MIKTA disebut memiliki posisi penting dalam memperkuat tata kelola migrasi melalui implementasi Global Migration Compact untuk memastikan migrasi yang aman, teratur, dan berkala,” ujarnya.

“Sebagai bagian dari komunitas internasional, kita semua harus mencari solusi dan langkah kolektif dalam melindungi hak asasi manusia,” imbuh Puan.

Dirinya pun mengungkapkan, langkah yang dilakukan Indonesia secara konsisten mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan menerapkan prinsip hak asasi manusia.

“Hal ini telah ditunjukkan salah satunya dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan fasilitasi penampungan sementara bagi 1.900 pengungsi Rohingya, serta penanganan atas lebih dari 12.000 pengungsi lainnya di Indonesia,” ungkap Puan.

“Yakni mewajibkan keselamatan dan pemenuhan hak-hak PMI beserta keluarganya di seluruh siklus migrasi,” imbuhnya.